ACEH TENGGARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi memulai proyek rehabilitasi jalan penghubung Desa Kute Bunin – Kuta Lang-Lang di Kecamatan Bambel. Infrastruktur penting yang selama ini dikeluhkan masyarakat itu kini dibangun dengan anggaran Rp 198.745.000,- dari APBK-DAU 2025.

Jalan tersebut merupakan akses utama bagi aktivitas pertanian di Bambel, terutama untuk distribusi hasil panen menuju pasar. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Desika Mahakarya mulai 29 September 2025 dan ditargetkan tuntas 27 Desember 2025.
Ketua LKGSAI Saidul Amran: “Ini Bukan Sekadar Jalan, Ini Akses Martabat Warga Bambel”
Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul Amran, memberikan pernyataan tegas mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan ini memiliki nilai strategis tinggi dalam mendukung ekonomi petani di Kecamatan Bambel.
Dalam keterangannya, Saidul Amran menegaskan:
“Selama bertahun-tahun, jalan ini menjadi beban berat bagi aktivitas masyarakat. Kini pemerintah menjawab kebutuhan tersebut. Saya menegaskan: ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan martabat warga Bambel.”
Ia juga menyoroti besar kecilnya dampak akses jalan bagi kegiatan pertanian. Jalan yang masih berupa tanah dan kerikil selama ini membuat biaya logistik meningkat, waktu tempuh panjang, dan produktivitas petani menurun.
“Petani kita sudah terlalu lama menanggung kerugian akibat akses yang buruk. Dengan rehabilitasi ini, pemerintah daerah membuka pintu baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kualitas jalan harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
LKGSAI: Mengawal Proyek, Menjaga Setiap Rupiah Uang Rakyat
Saidul Amran menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi langsung proses pengerjaan proyek tersebut sebagai bentuk kontrol sosial.
“LKGSAI mendukung pembangunan ini, tetapi kami tetap kritis. Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur yang kuat dan tahan lama,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pekerjaan proyek harus sesuai spesifikasi teknis, mulai dari fondasi, material, hingga kualitas lapisan perkerasan, agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
“Kami tidak ingin ada pekerjaan asal jadi. Jalan ini adalah urat nadi perekonomian Bambel. Kami akan memastikan tidak ada celah penyimpangan dan semua berjalan sesuai aturan,” lanjutnya.
Saidul juga memberikan pesan jelas kepada pelaksana proyek agar bekerja profesional, transparan, dan tepat waktu.
“Pelaksana harus bertanggung jawab penuh. Tahun anggaran sudah jelas, kontrak sudah jelas, dan tenggat waktu juga jelas. Tidak ada alasan bagi pekerjaan ini molor atau menurun kualitasnya,” tegas Ketua LKGSAI itu.
Proyek Ditargetkan Tuntas 27 Desember 2025
Dengan masa pengerjaan sekitar tiga bulan, proyek ini diharapkan selesai tepat waktu dan menjadi akses yang lebih aman, nyaman, serta menunjang aktivitas distribusi hasil pertanian dari Bambel.
PUPR Aceh Tenggara juga menyatakan komitmennya untuk memastikan pekerjaan jalan memenuhi standar dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa pada 2025. (Sa)





















